Definisi Makar dan Beberapa Contoh Makar Di Indonesia yang Harus Kamu Tahu!

0
Makar

Makar yaitu sebuah tindakan yang membuat pemerintah tidak bisa menjalani peranan serta tugasnya sesuai undang-undang. Tindakan makar menurut pasal 107 KUHP terbagi dalam 4 jenis yakni tindakan makar pada pemerintah, makar lokasi makar ideologi, serta makar pada Presiden atau Kepala Negara.

Makar juga kadang-kadang disebut dengan sebagai kejahatan perorangan yang dengan berniat menyatukan orang banyak berencana kejahatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Atau kejahatan golongan (organisasi) yang dengan berniat berencana pemberontakan untuk merebut pemerintahan negara lewat cara paksa tidak mematuhi hukum formal.

Arti makar kerap diidentikkan dengan arti kudeta yang memiliki arti tindakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah seperti yang terjadi Mesir, Thailand, Myanmar, serta negara-negara lain. Bila kita rujuk pada kamus besar bhs Indonesia, arti makar sendiri memiliki arti yang lebih luas. Ada dua versi tentang arti makar ini.

Yang pertama makar disimpulkan sebagai akal busuk atau tipu muslihat seorang yang punya niat jahat pada orang lain. Misalnya seorang yang memfitnah rekanan kerjanya lakukan pencurian dengan menyimpan barang orang lain di tas rekanan kerjanya itu. Perbuatan ini adalah tipu muslihat untuk menjatuhkan rekanan kerjanya serta tindakan ini bisa disebut dengan makar.

Makar juga memiliki arti perbuatan menyingkirkan nyawa orang lain atau disebut juga dengan membunuh. Seorang atau sekumpulan orang yang lakukan usaha pembunuhan baik lewat cara menyerang atau beberapa cara yang lain bisa disebut dengan lakukan makar. Tidak hanya itu makar juga memiliki arti tindakan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dari segi hukum pidana, pengertian makar yaitu bentuk kejahatan yang bisa mengganggu keamanan negara mencakup makar yang dikerjakan pada presiden serta wakil presiden, lokasi negara, serta pemerintahan seperti yang ditata dalam KUHP pasal 104, 106, serta 107. Sebuah tindakan bisa disebut dengan makar bila kejahatan diperuntukkan pada pemimpin satu negara seperti presiden serta wakil presiden. Bila pelaku kejahatan tidak tahu atau tidak dengan berniat menyerang pemimpin negara perbuatannya tidak bisa disebut dengan makar serta jatuh pada kejahatan umum.

Dalam pasal 106 diterangkan tentang makar yang terkait dengan lokasi satu negara. Usaha untuk menggantikan beberapa atau semua lokasi satu negara serta membuatnya dibawah pemerintah asing atau pembelahan beberapa lokasi udah termasuk juga dalam perbuatan makar.

Dalam pasal 107 diterangkan tentang makar yang dikerjakan lewat cara menggulingkan pemerintahan yang sah. Tindakan ini bisa dikenai sanksi hukuman optimal 15 th. penjara. Lalu pimpinan makar bisa dihukum pidana penjara seumur hidup atau selamanya 20 tahun.

Tindakan Makar yang Terjadi di Indonesia

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali alami tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dikerjakan dengan menentang ideologi bangsa sampai melakukan penyerangan pada kepala negara yang sah serta tengah lakukan pekerjaan resminya.

Makar yang Dilakukan Oleh PKI

PKI
Makar Oleh PKI

Mengulas mengenai pemberontakan PKI di Madiun tidak dapat terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Kenapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir dikarenakan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang amat merugikan Indonesia.

Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membuat Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk menguatkan basis massa, FDR membuat organisasi golongan petani serta buruh. Tidak hanya itu dengan memancing benturan dengan menghasut buruh. Puncaknya saat terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir serta FDR selekasnya berhimpun dengan Musso. Untuk menguatkan organisasi, disusunlah doktrin untuk PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak lakukan kekacauan, terlebih di Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta jadikan daerah kacau (wildwest). Lalu Madiun jadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Maksudnya adalah untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila serta menggantinya dengan negara komunis. Pada saat yang berbarengan, gerakan PKI bisa merebut beberapa tempat perlu di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah memperlancar operasi militer. Dalam soal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar.

Selain itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah serta Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di beberapa tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun sukses diambil kembali oleh tentara Republik.

Selanjutnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit serta Lukman melarikan diri ke Cina serta Vietnam. Lalu itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Kurang lebih 300 orang di tangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, selamatlah bangsa serta negara Indonesia dari rongrongan serta ancaman golongan komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dikerjakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa pertolongan apapun serta dari siapa juga. Dalam keadaan bangsa yang demikian susah itu, nyatanya RI mampu menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh kelompok komunis kurun waktu singkat.

PKI Pada Tahun 1965

DN. Aidit

Doktrin Nasakom yang diperkembang oleh Presiden Soekarno berikan keleluasaan PKI untuk memperluas dampak. Usaha PKI untuk mencari dampak di dukung oleh keadaan ekonomi bangsa yang makin memprihatinkan. Karenanya ada nasakomisasi itu, PKI jadi satu diantara kemampuan yang perlu pada masa-masa Demokrasi Terpimpin bersama-sama Presiden Soekarno serta Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI memperlancar satu gerakan yang disebut dengan “aksi sepihak”. Beberapa petani serta buruh, dibantu beberapa kader PKI, menggantikan tanah masyarakat, lakukan tindakan demonstrasi serta pemogokan. Untuk memperlancar kudeta, PKI membuat Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus itu memiliki beberapa tugas berikut ini.

a. Menyebarluaskan dampak serta ideologi PKI kedalam tubuh ABRI.
b. Mengupayakan supaya tiap anggota ABRI yang sudah bersedia jadi anggota PKI serta sudah disumpah bisa membina anggota ABRI yang lain.
c. Mendata serta mencatat beberapa anggota ABRI yang sudah dibina atau jadi pengikut PKI supaya setiap saat bisa digunakan untuk kebutuhannya.

Masuk tahun 1965 pertentangan pada PKI dengan Angkatan Darat makin bertambah. D. N. Aidit sebagai pemimpin PKI bersama Biro Terutama, mulai menempatkan siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Spesial PKI.

a. Menyudutkan serta mencemarkan komando AD dengan tuduhan ikut serta dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, lantaran bekerja sama juga dengan Inggris serta Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak AD sudah membuat “Dewan Jenderal” yang maksudnya menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengatur perwira militer yang tidak mensupport ada “Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan pada pemerintah supaya membuat Angkatan Kelima yang terbagi dalam beberapa buruh serta petani yang dipersenjatai.

Kemelut politik pada PKI serta TNI AD meraih puncaknya sesudah tanggal 30 September 1965 di awal hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada ketika itu terjadi penculikan serta pembunuhan pada beberapa perwira Angkatan Darat.

makar yaitu sebuah tindakan yang bikin pemerintah tidak bisa menjalani manfaat serta tugasnya sesuai sama undang-undang. Tindakan makar menurut pasal 107 KUHP terbagi dalam 4 jenis yakni tindakan makar pada pemerintah, makar lokasi makar ideologi, serta makar pada Presiden atau Kepala Negara.

Makar Oleh Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Pemberontakan PRRI
Pemberontakan PRRI

Timbulnya pemberontakan PRRI dimulai dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah serta pusat. Daerah kecewa pada pemerintah pusat yang dikira tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan itu diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut ini.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang di pimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang di pimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang di pimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang di pimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut supaya Kabinet Djuanda mengundurkan diri kurun waktu 5 x 24 jam, serta menyerahkan mandatnya pada presiden. Tuntutan itu terang tidak diterima pemerintah pusat. Sesudah terima ultimatum, pemerintah melakukan tindakan tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, serta Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah selanjutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A. H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah serta berikutnya meletakkan langsung dibawah KSAD.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya yaitu Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Makar Oleh Pemberontakan Permesta

 

Proklamasi PRRI nyatanya didukung dari Indonesia sisi Timur. Tanggal 17 Februari 1958 Somba mengambil keputusan hubungan dengan pemerintah pusat serta mensupport PRRI. Gerakannya di kenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini terang melawan pemerintah pusat serta menentang tentara hingga mesti ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah memperlancar operasi militer beberapa kali. Berikut ini ini operasi-operasi militer itu.

a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.

b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara sisi Tengah.

c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan tujuan Sulawesi Utara sisi Selatan.

d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan tujuan kepulauan bagian Utara Manado.

e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.

f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan tujuan Jailolo.

g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan hawa Morotai.

Nyatanya Gerakan Permesta didukung asing, dapat dibuktikan dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei 1958 diatas Ambon. Walau sekian, pemberontakan Permesta bisa dilumpuhkan kurang lebih bulan Agustus 1958, meskipun sisa-sisanya masihlah ada hingga tahun 1961.

Makar Oleh Daniel Maukar

Makar oleh Pilot daniel
Makar oleh Pilot Daniel Maukar

Masalah makar pertama dikerjakan oleh seseorang Daniel Maukar. Ketika Bung Karno masihlah menjabat presiden NKRI, dia lakukan serangan mengerikan ke istana negara. Dengan pesawat tempur yang dikendalikannya, pilot hebat Indonesia ini lakukan penyerangan yang mematikan. Untungnya, pada peristiwa ini, Bung Karno tengah tidak ada ditempat hingga nyawanya jadi selamat.

Akibat masalah penyerbuan ini, Daniel Maukar diadili atas tindakan makar pada negara serta presiden. Dia dijatuhi hukuman mati walau selanjutnya diampuni serta cuma melakukan kurang lebih 8 tahun masa-masa tahanan saat sebelum pada akhirnya bebas masuk lengsernya masa Bung Karno jadi presiden di Indonesia.

Tindakan Dugaan Makar Oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Makar GAM
Makar GAM

Masalah makar berikutnya dikerjakan oleh GAM. Seluruh orang udah memahami bila GAM lakukan cukup banyak serangan di Aceh. Mereka mau merdeka serta terlepas dari NKRI. Dalam tindakan yang dikerjakan sepanjang bertahun-tahun itu, GAM sering mengibarkan benderanya serta melawan pasukan TNI yang lakukan penjagaan.

GAM mempunyai maksud agar daerah Aceh atau yang saat ini secara resmi disebut dengan Nanggroe Aceh Darussalam terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perseteruan pada pemerintah serta GAM yang disebabkan ketidaksamaan hasrat ini sudah berjalan mulai sejak tahun 1976 serta mengakibatkan jatuhnya nyaris kurang lebih 15.000 jiwa. Gerakan ini dikenal juga dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM di pimpin oleh Hasan di Tiro yang saat ini bermukim di Swedia serta berkewarganegaraan Swedia.

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM serta pemerintah mengawali step perundingan di Vantaa, Finlandia. Bekas presiden Finlandia Marti Ahtisaari bertindak sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, sesudah perundingan sepanjang 25 hari, tim perunding Indonesia sukses meraih perjanjian damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota perjanjian damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian berikutnya diawasi oleh satu tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN serta beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Diantara poin utamanya yaitu kalau pemerintah Indonesia bakal ikut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh serta pemberian amnesti untuk anggota GAM.

Semua senjata GAM yang meraih 840 pucuk usai diserahkan pada AMM pada 19 Desember 2005. Lantas pada 27 Desember, GAM lewat juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyebutkan kalau sayap militer mereka sudah dibubarkan secara resmi.

Makar Oleh Republik Maluku Selatan (RMS)

RMS
RMS

Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (ketika itu Indonesia masihlah berbentuk Republik Indonesia Serikat). Tetapi oleh Pemerintah Pusat, RMS dikira sebagai pemberontakan serta sesudah misi damai tidak berhasil, RMS ditumpas selesai pada November 1950. Mulai sejak 1966 RMS berperan sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

Pada 25 April 1950 RMS hampir di proklamasikan oleh beberapa orang sisa prajurit KNIL serta pro-Belanda yang salah satunya yaitu Dr. Chr. R. S. Soumokil sisa jaksa agung Negara Indonesia Timur yang lantas ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J. A. Manusama serta J. H. Manuhutu.

RMS di Belanda lantas jadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda memiliki pendapat kalau membangun republik adalah satu mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan mengenai anti pati pada Jakarta menguat.

Maksud politik RMS udah berlalu bersamaan dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak ada donatur yang bersedia menyisihkan dananya, saat ini hubungan dengan Maluku cuma menyangkut masalah sosial ekonomi. Perdana menteri RMS punya mimpi) tidak tutup peluang Maluku bakal jadi daerah otonomi seperti Aceh Meski tetap mengutamakan maksud paling utama yaitu mencapai kemerdekaan penuh.

Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda yaitu Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Saat ini John Wattilete yaitu pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalani seluruh kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan serta Luar Negeri. Komunikasi pada Pemerintah RMS di Belanda dengan beberapa Menteri serta beberapa Birokrat di Ambon jalan lancar teratasi.

Kondisi ini bikin pemerintahan Sukarno tkdak dapat berpangku tangan melihat seluruh kesibukan rakyat Maluku, hingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap semua pimpinan dengan seluruh jajarannya, hingga selanjutnya dinyatakanlah kalau Pemerintah RMS yang ada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi serta bukti perjuangan RMS, beberapa pendukung RMS membuat apa yang disebut dengan Pemerintahan RMS di pengasingan.

Pemerintah Belanda mensupport kemerdekaan RMS, Tetapi di tahun 1978 terjadi momen Wassenaar, di mana beberapa elemen pemerintahan RMS lakukan serangan pada Pemerintah Belanda sebagai memprotes pada kebijakan Pemerintah Belanda.

Oleh Press di Belanda dikatakanlah momen itu sebagai teror yang dikerjakan beberapa aktifis RMS di Belanda. Ada yang menyampaikan serangan ini karena sebab pemerintah Belanda menarik support mereka pada RMS. Ada lagi yang menyebutkan serangan teror ini dikerjakan lantaran pendukung RMS frustasi, lantaran Belanda tidak dengan sepenuh hati memberi support mulai sejak mula. Diantara aktivitas yang di lansir Press Belanda sabagai teror, yaitu saat di tahun 1978 grup RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

Sepanjang tahun 70an, teror seperti ini dikerjakan juga oleh beberapa grup sempalan RMS, seperti grup Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang diakui adalah nama lain (atau sekurang-kurangnya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Grup ini merebut satu kereta api serta menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada pula grup sempalan yang tidak di kenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di satu sekolah serta di ketika yang sama saja menyandera 50 orang di satu kereta api.

Pada ketika Kerusuhan Ambon yang terjadi pada 1999-2004, RMS kembali coba menggunakan peluang untuk menggalang support dengan bebrapa usaha provokasi, serta melakukan tindakan dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS sudah di tangkap serta diadili atas tuduhan bebrapa aktivitas teror yang dikerjakan dalam masa-masa itu, meskipun hingga saat ini tidak ada keterangan resmi tentang sebab serta aktor di balik kerusuhan Ambon.

Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS sukses menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang di hadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa petinggi serta tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele selesai Gubernur Maluku mengemukakan sambutan.

Beberapa hadirin menduga tarian itu sisi dari upacara walau sesungguhnya tidak ada pada jadwal. Awalnya aparat membiarkan saja tindakan ini, tetapi mendadak beberapa penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar serta mengusir beberapa penari keluar arena. Diluar arena beberapa penari itu ditangkapi. Beberapa yang coba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada sekarang (30 Juni 2007) insiden ini tengah diselidiki. Beberapa hasil investigasi memperlihatkan kalau RMS masihlah eksis serta memiliki Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dikira perlu ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.

Tindakan Dugaan Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)

OPM
OPM

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yaitu satu gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang mempunyai tujuan untuk wujudkan kemerdekaan Papua sisi barat dari pemerintahan Indonesia. Saat sebelum masa reformasi, propinsi yang saat ini terdiri atas Papua serta Papua Barat ini di panggil dengan nama Irian Jaya.

OPM terasa kalau mereka tidak mempunyai hubungan sejarah dengan sisi Indonesia yang lain ataupun negara-negara Asia yang lain. Penyatuan lokasi ini kedalam NKRI mulai sejak tahun 1969 adalah buah kesepakatan pada Belanda dengan Indonesia di mana pihak Belanda menyerahkan lokasi itu yang sampai kini dikuasainya pada sisa jajahannya yang merdeka, Indonesia. Kesepakatan itu oleh OPM dikira sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah pada yang lain.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe serta dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem serta Jacob Hendrik Prai menambah bendera Bintang Fajar serta memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Tetapi republik ini berusia pendek lantaran selekasnya ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto.

Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan di mana maksud dewan itu yaitu untuk menggalang support orang-orang internasional untuk mensupport kemerdekaan lokasi itu. Mereka mencari support diantaranya lewat PBB, GNB, Komunitas Pasifik Selatan, serta ASEAN

Latar belakang pemerontakan umumnya dimulai dari ketidakpuasan orang-orang daerah atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil. Oleh karenanya, saya mengharapkan pada pemerintah, supaya lebih memerhatikan daerah-daerah yang yang sampai kini “terabaikan” hingga nantinya tidak ada lagi pemberontakan pada pemerintah, lantaran nyawa rakyat indonesia lebih bernilai dari pada intrik-intrik poltik yang cuma untungkan beberapa orang yang berkuasa.

loading...

LEAVE A REPLY